CONTOH SK DELEGASI/PESERTA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN

CONTOH SK DELEGASI/PESERTA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN

KEPALA DESA CANDIRENGGO

KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIRENGGO

KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 050/ 46/ KEP/ 2015

TENTANG

PENUNJUKKAN PERSONIL SEBAGAI DELEGASI/PESERTA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN TAHUN 2015

DI KECAMATAN AYAH

KEPALA DESA CANDIRENGGO,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk mengawal kesinambungan program kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah Kabupaten, perlu menunjuk Personil sebagai Delegasi/Peserta yang mewakili Pemerintahan Desa untuk mengikuti pembahasan usulan kegiatan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2015 Di Kecamatan Ayah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Personil                      sebagai Delegasi / Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tahun 2015 di                   Kecamatan Ayah.
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
		2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 Nomor 4235);
		3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
		4.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia                     Nomor 4221);
		5.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
		6.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
		7.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4846);
		8.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011    Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5234);
		9.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5495);
		10.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5679);
		11.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
		12.	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
		13.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
		14.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
		15.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
		16.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007   Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
		17.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6             Tahun 2014 tentang  Desa (Lembaran Negara Republik    Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang      Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
		18.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik    Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
		19.	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2               Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);
		20.	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53     Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
		21.	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3             Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
		22.	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11             Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
		23.	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1              Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
		24.	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20   Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93;
		25.	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3               Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen  Nomor 105);
		26.	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 37);
		27.	Peraturan Desa Candirenggo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka                    Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Candirenggo               Tahun 2011 – 2016.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:
KESATU	:	Menunjuk Personil sebagai Delegasi/Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Tahun 2015 di Kecamatan Ayah dari Desa Candirenggo sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : a.  Mewakili desa untuk mengawal rencana program/kegiatan dalam RKP Desa yang akan diusulkan ke Pemerintah Kabupaten Tahun 2017 (Skala Supra Desa); dan b.  Melaporkan hasil Musrenbangcam kepada Kepala Desa melalui Kelompok Kerja Pembangunan Desa Candirenggo.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	Ditetapkan di	: Candirenggo
	pada tanggal	: 12 Agustus 2015
	KEPALA DESA CANDIRENGGO
	ADY WALUYO

LAMPIRAN  : KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIRENGGO

                 NOMOR         : 050/ 46/ KEP/ 2015

                 TANGGAL      : 12 AGUSTUS 2015

             TENTANG PENUNJUKKAN PERSONIL SEBAGAI PESERTA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN TAHUN 2015

DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN TAHUN 2015

DARI DESA CANDIRENGGO KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

NO.	NAMA	UNSUR	RT / RW	KETERANGAN
1.	ADY WALUYO	KEPALA DESA	RT. 03 RW. 06
2.	ACHMADI, S.Pd.I	BPD	RT. 04 RW. 05
3.	SAYAT	KPMD	RT. 04 RW. 05
4.	SITI ATISAH	KPMD	RT. 05 RW. 04
5.	ADMINI	PEREMPUAN	RT. 02 RW. 02
6	WASIYEM	PEREMPUAN	RT. 02 RW. 04

	KEPALA DESA CANDIRENGGO
	ADY WALUYO